Soal Arahan Politik di Pemilu 2024 saat MuNas-KonBes NU, Gus Yahya: Kiai Kok Diarahkan?

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pengrus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan tiak ada arahan politik terkait Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Hal itu disampaikannya, usai membacakan hasil rekomendasi Musyawarah Nasional dan Konfrensi Besar (MuNas-KonBes) NU.

"Apakah kiai-kiai ada arahan? kyai-kok diarahkan? kyai itu kan bagian mengarahkan. Jadi ya nggak ada," ujar pria yang karib disapa Gus Yahya di Kompleks Asrama Haji Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Gus Yahya menjelaskan, sebagai warga Nahdliyin sudah seharusnya bersikap realistis untuk mengerti hak dan kewajiban para kiai.

Sebab seorang kiai memiliki peran dan tanggungjawabnya masing-masing dalam menjalankan roda organisasi, khususnya PBNU.

"Jelas bahwa kyai-kyai ini sudah mengerti betul apa hak-haknya, kewajiban-kewajibannya, wewenang-wenang dan resiko-resikonya sudah sangat paham baik dalam parameter agama maupun dalam parameter organisasi," kata dia.

Gus Yahya kembali menegaskan, PBNU sebagai organisasi umam keagamaan terbesar tidak pernah melakukan klaim atas keberpihakan terhadap sosok tertentu.

Sebab, kata dia, PBNU menolak terlibat dalam politik pilih memilih dan lebih ingin mendekatkan diri terhadap politik yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

"Jadi saya yakin sekali seperti selama ini kita saksikan, tidak pernah ada klaim (keberpihakan) atas organisasi," jelas Gus Yahya.

Diberitakan sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengeluarkan rekomendasi kepada warga Nahdliyin terkait pesta demokrasi tahun 2024.

KH Ulil Abshar Abdallah menjelaskan, rekomendasi yang diberikan adalah hasil dari Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (Munas-KonBes) NU tahun 2023 yang berlangsung di Jakarta pada 18-19 September 2023.

"Berpolitik NU bukanlah politik untuk mendukung satu nama atau satu partai. Sebab NU berpolitik berdasarkan nilai," kata Ulil di Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Dia menegaskan, bagi NU bukan siapa dan partai apa yang didukung. Tetapi, nilai apa yang diperjuangkan yang dapat didukung oleh warga NU.

"Politik harus berdasarkan nilai kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan. Jadi itu adalah rekomendasi kita (PBNU) terkait politik elektoral," jelas Kiai Ulil.